Korupsi bukan hanya mengambil uang yang bukan haknya, tapi termasuk juga, mengangkat kerabat dalam jabatan tanpa mempertimbangkan kompetensinya (kalau kompeten ya gak pa-pa), termasuk perbuatan yang suka menerabas juga termasuk korupsi (misalnya ngurus SIM tidak mau ikut ujian), menyerobot antrian, pulang kerja sebelum waktunya, menyerobot lampu merah, minta damai waktu mo ditilang polisi, dll.

korupsi ya mengambil yang bukan haknya dan dapat merugikan pihak lain
Perilaku pejabat publik, baik politikus|politisi maupun pegawai negeri, yang secara tidak wajar dan tidak legal memperkaya diri atau memperkaya mereka yang dekat dengannya, dengan menyalahgunakan kekuasaan publik yang dipercayakan kepada mereka.

korupsia dalah penyakit yg paling berbahaya, bagaimana bangsa ini mau maju kalau pejabat nya hobi korupsi pemerintah memberikan bantuan kpd rakyat miskin eh dana nya di sunat gimana mau maju.
tindakan korupsi di negara ini mmg senang sekarang,knp tidak? sekarang korupsi besok di bawa kepangadilan besok nya lagi lepas lagi
kalau ga dipenjarakan tapi dalam penjara itu ada fasilitasnya lengkap seperti tv dsb,beda dengan penjara masyarakat mulai masuk aj udash digertak sama petugas.kalau pejabat di layani dengan rasa hormat gimana pejabatnya mau terpaksa melakukan korupsi?
kalau udah gitu pejabatnya makin ketagihan.
masuk pintu depan keluar pintu belakang gampang aja bagi pelakunya.

Selamat dinikmati

Anti KKN’ers: Wah anda sangat optimis ya. Semoga tips ini akan bermanfaat bagi generasi berikutnya.

Rabu, 21/01/2009 18:13 WIB

Novia Chandra Dewi - detikNews

Jakarta – Berkas perkara penyidikan Kepala Desa Muara, Teluk Naga, Kabupaten Tanggerang, Ahmad Supriyatno, dilimpahkan ke PN Tanggerang. Kasus dugaan korupsi dalam pelaksanaan Bantuan Langsung Tunai (BLT) ini sedang dalam tahap persidangan dengan acara pemeriksaan saksi-saksi. “Dakwaan kesatu pasal 3 UU nomor 31/1999 jo UU nomor 20/ 2001 atau kedua pasal 12 huruf e UU nomor 31/1999 jo UU nomor 20 tahun 2001,” kata Kapuspenkum Kejaksaan Agung (Kejagung), Jasman Panjaitan, di Kantornya, Jl Sultan Hasanuddin, Jakarta Selatan, Rabu (21/1/2009). Kasus ini berawal sekitar bulan Juli 2008 saat Ahmad bertugas untuk mendistribusikan kupon BLT kepada 638 Rumah tangga sasaran di wilayah RT/RW setempat. Namun, dalam pelaksanannya, Ahmad diketahui meminta warga penerima BLT untuk menandatangani surat pernyataan/persetujuan untuk mendapatkan kupon pengambilan BLT. “Dengan ketentuan masing-masing penerima BLT harus menyerahkan uang sebesar Rp 35 ribu dari 638 RTS (Rumah Tangga Sasaran), ini memperihatinkan, jatah BLT kok dirampok” tambahnya. Dari pungutan tersebut, ahmad mendapatkan keuntungan berupa uang sebesar Rp 22.330.000. “Dan Mengakibatkan kerugian keuangan negara sejumlah Rp 22.330.000 atau setidak-tidaknya sekitar jumlah tersebut,” jelasnya. (nov/irw)

Jum’at, 23 Januari 2009 – 05:21 wib

KUPANG - Hasil pemantauan Perkumpulan Pengembangan Inisiatif dan Advokasi Rakyat (PIAR), salah satu organisasi non pemerintah di Kupang, Nusa Tenggara Timur menunjukkan, sampai dengan akhir 2008, terdapat 108 kasus dugaan korupsi di 13 kabupaten/kota di NTT yang belum diproses tuntas di lembaga peradilan. 

Total indikasi kerugian negara diperkirakan mencapai Rp217 miliar. Sedikitnya 352 pejabat pemerintah terlibat dalam berbagai bentuk kasus korupsi tersebut. 

Direktur PIAR NTT,  Sarah Lery Mboeik dalam keterangan persnya di Kupang, Kamis (22/1/2009) mengatakan, 56 persen atau 172 orang pelaku korupsi adalah anggota DPRD. 

“Sementara pejabat pemerintah 65 orang, swasta 38 orang, pimpinan proyek 16 orang, pelaksana program dana bantuan pemerintah 9 orang,” katanya. 

Sisanya adalah pejabat perusahaan daerah air minum 9 orang, bupati 6 orang, panitia tender proyek 6 orang, pelaksana pemilu/pilkada 6 orang, pejabat bank 3 orang, peneliti, anggota partai politik, camat, kepala desa sebanyak 18 orang. 

Menurut Mboeik, modus operandi yang dipergunakan oleh para pelaku korupsi adalah melakukan manipulasi keuangan 33 kasus, penggelembungan (Mark-Up proyek)  30 kasus, penggelapan 25 kasus. Modus lainnya yakni penyimpangan anggaran 14 kasus, penciptaan mata anggaran baru 4 kasus dan pengurangan (Mark-Down) 2 kasus. 

“Sebaran   kasus  dugaan korupsi paling banyak terjadi di  Kabpaten Rote Ndao 14 kasus, Kota Kupang 13 Kasus, tingkat  provinsi 12 kasus, Kabupaten Kupang 11 kasus. Kabupaten lainnya yakni Timor Tengah Selatan 9 kasus, Sikka 9 Kasus, Manggarai 7 kasus, Ende 6 kasus, Ngada 5 kasus, Alor 4 kasus, Belu 3 kasus dan Sumba Timur 2 kasus,” katanya. 

Sebagian kasus dugaan korupsi, lanjut Mboeik, merupakan kasus lama yang terjadi antara tahun 2000-2006. 

“Sebanyak 93 kasus (85%) yang merupakan kasus lama yang hingga kini belum diproses hukum. 16 kasus lainnya terjadi pada tahun anggaran 2007 dan 2008,” lanjutnya. 

 Dia menambahkan, korupsi terbanyak terjadi di sektor pemerintahan yakni 41 kasus. 

“Sektor pendidikan 12 kasus, sektor pengembangan kecamatan 10 kasus, sektor air bersih 7,  perikanan dan  kelautan 6 kasus, perhubungan dan transportasi 4 kasus, perumahan dan pertanahan 3, energi dan listrik 3 kasus, dan sektor lainnya sebanyak 17 kasus,” katanya.

Dari total kasus tersebut, menurut Mboeik, jajaran kejaksaan menangani 96 kasus, dan baru 36 yang telah dimajukan ke pengadilan untuk disidangkan. “Dari 14 kejaksaan negeri di NTT, empat kejaksaan sama sekali belum membawa satu perkara korupsi pun ke pengadilan. Selain itu, ada dua dari empat kantor cabang kejaksaan negeri yang  prestasinya nol persen,” kata Mboeik. 

Kenyataan itu membuktikan bahwa capaian kinerja kejaksaan yang mengharuskan agar setiap jajaran kejaksaan menangani kasus korupsi sampai ke ruang persidangan dengan pola 5-3-1, atau lima perkara korupsi untuk kejaksaan tinggi, tiga untuk kejaksaan negeri dan  satu untuk kantor cabang kejaksaan negeri belum tercapai. (fit)

Comment from us:

Korupsi kok nggak kelar2 yah… Ini gimana sih keadilannya??